Makalah Kebebasan Ekonomi Dalam Islam

Download Materi Kuliah Lengkap

MAKALAH KEBEBASAN EKONOMI DALAM ISLAM

Download Makalah dalam Bentuk Doc

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan , sehingga makalah yang berjudul “ Kebebasan Ekonomi dalam Islam “ ini dapat di selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan sekalian umatnya hingga akhir zaman.

Makalah ini merupakan materi yang di sajikan sebagai bahan rujukan dalam membuat makalah. Makalah ini di harapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa. Dengan kemampuan yang sangat terbatas, penulis sudah berusaha dan mencoba mengekplorasi, menyintesiskan dan mengorganisasikan dari beberapa buku. Namun demikian, apabila dalam makalah ini di jumpai kekurangan dan kesalahan baik dalam pengetikan maupun isinya, maka penulis dengan senang hati menerima kritik konstruktif dari pembaca.

Akhirnya, semoga makalah yang sederhana ini bermanfaat adanya. Amin ya robbal ‘ alamin.

Pekalongan, 09 Oktober 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama dengan ekonomi mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Cakupan agama adalah perilaku manusia dalam semua tahap dan aspeknya. Hal ini termasuk dalam ekonomi. Telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis nabi, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Ini menegaskan bahwa konsep dasar ekonomi telah dijelaskan dalam islam. Dalam islam pula telah diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi asal sesuai dengan Al-Quran dan Hadis.
Sejak permulaan islam di Makkah, bahkan sebelum terbentuknya masyarakat muslim di Madinah, ayat Al-Quran sudah menampilkan pandangan islam mengenai hubungan antara agama dan keimanan terhadap adanya Allah dan Hari Kiamat, disatu pihak, dan perilaku ekonomi dam system ekonomi, di pihak lain. Semua manusia sesenggguhnya memiliki kebebasan dalam menentukan berbagai pilihan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka boleh mencari, menggali, mendapatkan bahkan mengembangkan.

Dengan kebebasan, manusia bisa berkreasi dan melakukan sesuatu yang produktif, sehingga manusia dapat menjalankan kehidupannya secara berkelanjutan. Ajaran Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan semua itu, tanpa kecuali apakah mereka memiliki kekurangan, baik fisik maupun ekonomi. Islam memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mendapatkan haknya, terutama lima hak dasar hidupnya, yakni Al-Dien, Al-‘Aql, An-Nasl, An-Nafs dan Al-Maal. Dengan terpenuhinya lima hak dasar ini, manusia telah mendapatkan “kebebasan” dalam menjalani kehidupannya.

Islam dengan wahyu Allah jelas memberikan keluasan pada manusia untuk senantiasa berusaha demi pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut. QS al-Jumu’ah ayat 10 menyatakan dengan jelas keluasan itu. Disinilah ajaran Islam melakukan perannya, membimbing manusia (dengan wahyu) untuk melaksanakan kebebasan yang dikehendaki-Nya, bahkan melakukan “pembebasan” pada manusia lainnya atas dasar bahwa semua manusia berhak mendapatkan kebebasan hidup tadi. Implikasi logis dari konsep kebebasan berekonomi menurut Islam ini adalah melahirkan unsur kreatifitas dalam diri manusia, sehingga manusia bisa produktif. Dengan produktif manusia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi, dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni; kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas, seseorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengekplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seseorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu kiranya merumuskan masalah sebagai pijakan untuk terfokusnya kajian makalah ini. Adapun rumusan makalahnya sebagai berikut:

1. Apa pengertian kebebasan ekonomi ?

2. Bagaimana Tanggung jawab dan kebebasan ?

3. Bagaimana Sejarah Kebebasan Ekonomi di Kalangan Umat Muslim?

4. Bagaimana Kerjasama dalam Islam ?

C. Tujuan

1. Menjelaskan pengertian kebebasan ekonomi

2. Menjelaskan Bagaimana Tanggung jawab dan kebebasan

3. Menjelaskan Bagaimana Sejarah Kebebasan Ekonomi di Kalangan Umat Muslim

4. Menjelaskan Bagaimana Kerjasama dalam Islam

5. Untuk melengkapi tugas mata kuliah Filsafat ekonomi islam

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebebasan Ekonomi dalam Islam

Sebelum kita membahas kebebasan ekonomi dalam islam, terlebih dulu kita harus mengerti arti kebebasan, ekonomi, dan ekonomi islam itu sendiri. Kebebasan berasal dari kata dasar bebas yang memiliki beberapa pengertian seperti lepas sama sekali, lepas dari tuntutan, tidak dikenakan hukuman, tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan dan merdeka.
Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan, kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas. Ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum eonomic yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.

Dalam Al-Quran dan Hadis telah dijelaskan prinsip-prinsip tentang kegiatan perekonomian yang sesuai untuk setiap saat dan tempat ataupun yang harus mengikuti perkembangan yang ada. Hal terpenting dalam ekonomi islam adalah hubungannya dengan agama islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Berdasarkan keterangan tersebut, tidak selayaknya kita mempelajari ekonomi islam terlepas dari kaidah dan syariat islam karena system ekonomi islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.
Hubungan ekonomi islam dengan akidah misalnya dalam pandangan islam kepada seluruh alam yang dititahkan untuk patuh dan mengabdi kepada manusia, dan tampak pula dalam masalah halal dan haram. Hubungan ekonomi islam dengan akidah dan syariat itulah yang menyebabkan kegiatan ekonomi dalam islam berbeda dengan kegiatan ekonomi menurut sistem-sistem hasil penemuan manusia, menyebabkan memiliki sifat pengabdian dan cita-cita yang luhur, dan menyebabkan memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ini dengan pengawasan sebenarnya. Kebebasan ini didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, sebagaimana tertuang berikut ini.

a. Tanggung Jawab dan Kebebasan

Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam sehingga ia ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan dalam banyak Hadits Nabi. Prinsip tanggung jawab individu ini disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber Islam.

1. Setiap orang akan diadili sendiri-sendiri di Hari Kiamat kelak, dan bahkan ini pun akan dialami oleh para nabi dan keluarga-keluarga yang paling mereka cintai sekalipun. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal salih).

2. Sama sekali tidak ada konsep Dosa Warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain, dan tidak pembaptisan dan juga tidak ada bangsa pilihan (Tuhan).

3. Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Tidak ada perantara sama sekali. Nabi SAW sendiri hanyalah seorang utusan (Rasul) atau kendaraan untuk melewatkan petunjuk Allah yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah.Tidak ada seorang pun memiliki otoritas sekecil apa pun untuk memberikan keputusannya atas nama-Nya. Justru bertentangan dengan semangat ajaran Islam bila (orang) mengemukakan "pengakuan dosa" kepada seseorang penjabat agama.

4. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Dia harus menggunakan hak ini, karena ia merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah. Belajar adalah proses rasional, dan ia tidak dapat diperoleh melalui praktek- praktek spiritual atau meditasi. Mengajarkan agama adalah prosedur ilmiah yang tidak berisi harapan agar dia (si pengajar) mendapatkan hak istimewa atau kekuasaan terhadap orang yang diajarnya.

5. Islam telah sempurna dengan berakhirnya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW hingga saat wafatnya. Tidak ada seorang pun dibenarkan menambah, mengurangi atau mengubahnya, walau hanya satu pernyataan saja. Setiap pemahaman deduktif dari, penafsiran atau penerapan suatu teks Al-Qur'an atau Sunnah hanyalah sekedar pemahaman perorangan yang boleh jadi berbeda-beda, dan tidak ada seorang pun diantara mereka berhak memaksakan berlakunya pemahamannya itu kepada orang lain. Tanggung jawab Muslim yang sempurna ini tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan itu merupakan kembaran dari tanggung jawab, maka bila yang disebut belakangan itu semakin ditekankan berarti pada saat yang sama yang disebut pertama pun mesti mendapatkan tekanan lebih besar. Kegiatan ekonomi menurut islam bukanlah menciptakan persaingan yang tidak sehat, monopoli, ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain. Seperti yang terjadi dalam lingkungan sistem ekonomi penemuan manusia. Akan tetapi cita-citanya adalah merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khalifah dan mematuhi perintah Allah SWT. Konsep ekonomi menurut islam mengambil suatu kaidah terbaik antara dua pandangan yang ekstrim(kapitalis dan komunis)dan mencoba untuk membentuk keseimbangan di antara keduanya. Yang pasti berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber asasi bagi sistem keuangan islam. Islamisasi keuangan public menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama, sedangkan perkataan atau perbuatan yang keluar dari Rosul dianggap sebagai sumber kedua bagi keuangan public islam, entah itu perkataan atau perbuatan yang muncul dari dirinya sendiri atau dari sebagian sahabatnya dan ditetapkan Nabi melalui cara diam, atau tidak mengingkarinya. Selama keuangan publik islam muncul dari dua sumber mendasar itu yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka seharusnya ia bergerak dalam kerangka ajaran dari kedua sumber ini, menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan Rosul-Nya, untuk itu sumber pendapatan publiknya harus baik, dialokasikan secara benar, dan dikumpulkan dengan adil.

b. Kerja sama ( corporation )

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerja sama daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerja sama adalah tema umum dalam organisasi sosial islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT.

Ajaran-ajaran Islam pada umumnya dan terutama ayat-ayat Al-Qur’an berulang-ulang menekankan nilai kerja sama dan kerja kolektif. Kerja sama dengan tujuan beramal saleh adalah perintah Allah yang dinyatakan dalam Al-Qur’an. Baik dalam masalah-masalah spritual, urusan-urusan ekonomik atau kegiatan sosial, Nabi SAW menekankan kerja sama di antara umat muslim sebagai landasan masyarakat Islam dan merupakan inti penampilannya. Beliau bersabda :

Kamu melihat orang-orang mukmin, dalam kaitannya dengan rasa cinta timbal-balik di antara mereka, rasa syukur dan keinginan-keinginannya, merupakan satu tubuh, sehingga bila salah satu bagian dalam keadaan sakit, seluruh tubuh akan jatuh sakit merasakan payah dan demam. Ibaratnya jika bagian tubuh sakit maka bagian lain juga merasakan sakit.[1]

Kadang-kadang kerja sama memerlukan pendistribusian kembali penghasilan dan kekayaan. Nabi mendorong tindakan redistribusi dengan sebutan al-ash’ariyin. Sehubungan dengan ini, Nabi SAW bersabda yang artinya : ketika al-ash’asyirin mengalami kekurangan makanan dalam peperangan, mereka mengumpulkan semua yang mereka punyai di suatu tempat dan membagi rata antar mereka sendiri. Mereka adalah golonganku dan saya adalah mereka.

Untuk memperkuat orientasi sosial di kalangan muslim maka Islam memeperkenalkan konsep atas kewajiban bersama, dimana tanggung jawab individu dapat dilakukan oleh individu yang lain. Ini disebut dengan fardhu kifayah. Konsep ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dorongan individu untuk berusaha memenuhi kebutuhannya.[2]

B. Ekonomi Menurut Islam

Kegiatan ekonomi menurut islam bukanlah menciptakan persaingan yang tidak sehat, monopoli, ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain. Seperti yang terjadi dalam lingkungan sistem ekonomi penemuan manusia. Akan tetapi cita-citanya adalah merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khalifah dan mematuhi perintah Allah SWT. Konsep ekonomi menurut islam mengambil suatu kaidah terbaik antara dua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan di antara keduanya. Yang pasti berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber asasi bagi sistem keuangan islam. Islamisasi keuangan public menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama, sedangkan perkataan atau perbuatan yang keluar dari Rosul dianggap sebagai sumber kedua bagi keuangan public islam, entah itu perkataan atau perbuatan yang muncul dari dirinya sendiri atau dari sebagian sahabatnya dan ditetapkan Nabi melalui cara diam, atau tidak mengingkarinya. Selama keuangan publik islam muncul dari dua sumber mendasar itu yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka seharusnya ia bergerak dalam kerangka ajaran dari kedua sumber ini, menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan Rosul-Nya, untuk itu sumber pendapatan publiknya harus baik, dialokasikan secara benar, dan dikumpulkan dengan adil. Dasar-dasar ekonomi islam:

1. Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Dan untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap terjaga.

2. Hak milik perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.

3. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar.

4. Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, oleh karena itu harus dinafkahkan, sehingga dicapai pembagian rizki.

5. Pada batas tertentu,hak milik relative tersebut dikenakan zakat.

6. Perniagaan diperkenankan akan tetapi riba dilarang.

7. Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerjasama dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.

C. Sejarah Kebebasan Ekonomi di Kalangan Umat Muslim

Sepanjang sejarah umat Muslim, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Nabi saw.tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga itu melambung tinggi. Ketidaksediaan itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara suka rela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah daripada harga pasar selama perubahan-perubahan itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolik maupun monopsonik. Lebih dari itu, Nabi berusaha sungguh-sungguh untuk memperkecil kesenjangan informasi di pasar ketika beliau menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar apa yang ada di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli, sehingga beliau menyamakan keduanya dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran.

Menurut Ibnu Taimiyah, individu-individu sepenuhnya berhak menyimpan harta milik mereka, dan tidak ada seorang pun berhak mengambil semua atau sebagian daripadanya tanpa persetujuan mereka secara bebas,

kecuali dalam hal-hal tertentu di mana mereka diwajibkan melepas hak-hak tersebut.[3]

D. Kebebasan Ekonomi Meenurut Islam, Tujuan dan Batas-batasnya

Islam mengakui kebebasan ekonomi, tidak mengingkari atau mengesampingkannya seperti yang dilakukan oleh ekonomi sosialis, namun tidak melepaskannya tanpa kendali seperti yang dilakukan ekonomi kapitalis. Sikap islam sejak semula adalah adil dan lurus. Pada saat islam mengakui kebebasan ekonomi, ia menentukan ikatan-ikatan, dengan tujuan merealisasikan dua hal:

1. Agar kegiatan ekonomi berdasarkan hukum menurut pandangan Islam.

2. Terjaminnya hak negara dalam ikut campur, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu-individu maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu-individu atau tidak mampu mengeksploitasinya dengan baik.

Kegiatan Ekonomi harus berdasarkan Syariat Kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh kewajiban menempatkan kegiatan ini diatas hukum menurut pandangan Islam. Setiap kegiatan ekonomi itu ada hukumnya menurut Islam, kecuali yang telah oleh nash sebagai haram. Demikian itu sesuai dengan kaidah ushul fiqh muamalah, Segala sesuatu pada asalnya adalah boleh. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya : Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu. Ketentuan-ketentuan tentang haramnya kegiatan ekonomi lebih sedikit jika dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang dibolehkan yang merupakan hukum aslinya kegiatan ekonomi. Orang yang memperhatikan kegiatan ekonomi yang diharamkan Islam, akan berkesimpulan bahwa macam-macam yang diharamkan itu benar-benar menyimpang dari jalan fitrah yang sehat.

Macam-macam kegiatan ekonomi yang diharamkan ini adakalanya terdiri atas sogokan atau penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan atau penipuan terhadap sesama manusia atau merampas harta mereka secara batal atau menghukumi sendiri dalam soal kebutuhan-kebutuhan pokok hidup mereka maupun menggunakan kesempatan dari kondisi mereka yang sangat fakir dan membutuhkan. Dalam hal ini Allah berfirman:

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dengan mengharamkan cara-cara tersebut di atas dalam kegiatan ekonomi, Islam mempunyai tiga macam tujuan, yaitu:

1. Mengapa hubungan-hubungan ekonomi manusia agar berdiri di atas landasan gotong royong saling cinta dan kasih, kejujuran dan keadilan, sebagai ganti dari saling membenci, perselisihan, penganiayaan, penipuan dengan segala akibatnya.

2. Menumbuhkan landasan tersebut di atas sebagai ganti dari penggunaan cara-cara eksploitasi yang menyebabkan manusia memperoleh harta tanpa jerih payah.

3. Menutup lubang-lubang yang akan menyebabkan terpusatnya kekayaan pada tangan beberapa individu saja. Cara-cara usaha yang dibolehkan syariat pada umumnya akan menbawa pada keuntungan yang seimbang dan logis. Adapun keuntungan-keuntungan yang mencolok dan kekayaan yang terlampau besar pada umumnya berasal dari cara-cara usaha yang berdasarkan syariat. Di balik pengharamannya Islam menerapkan cara-cara semacam ini untuk merealisasikan persesuaian antara kesempatan-kesempatan dan cara penyelesaian atas faktor-faktor terpenting, yakni hal yang sering menyebabkan hilangnya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

E. Sejarah Kebebasan Ekonomi di Kalangan Umat Muslim
Sepanjang sejarah umat Muslim, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Nabi SAW tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaannya itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah daripada harga pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolik maupun monopsonik. Lebih dari itu, Nabi SAW berusaha sungguh-sungguh untuk memperkecil kesenjangan informasi di pasar ketika beliau menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar apa yang ada di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli (dalam perdagangan), sehingga beliau menyamakan kedua dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran.

Setelah Nabi SAW dan selama berabad-abad dalam sejarah Islam, umat Muslim mempertahankan prinsip kebebasan yang senantiasa dilaksanakan ini. Konsep pengendalian perilaku moral di pasar itu dilaksanakan oleh Nabi sendiri. Selama beberapa abad pertama Hijriyyah, sejumlah pakar menulis buku-buku tentang peranan dan kewajiban-kewajiban pengendali pasar, atau al-Muhtasib itu. Tema yang terkandung dalam semua tulisan ini adalah pelestarian kebebasan di pasar dan penghapusan unsur-unsur monopolistik. Prinsip kebebasan tersebut dipertahankan oleh banyak qâdî (hakim) Muslim yang bahkan sampai mengancam sistem hukum itu sendiri dengan mencabut hak untuk ikut campur dalam kasus monopoli. Hal ini benar-benar telah mendorong Ibnu Taimiyyah menulis bukunya, Al-Hisbah fi al-lslâm, untuk menunjukkan bahwa kebebasan ekonomik individual harus dibatasi dalam hal-hal serupa itu, bahkan termasuk pembatasan-pembatasan itu adalah penentuan harga barang-barang dan jasa.

Dengan latar belakang ini, dalam rangka mengemukakan definisi kebebasan ekonomi yang dimaksudnya, Ibnu Taimiyyah secara meyakinkan dapat memberikan pernyataan tegas bahwa individu-individu sepenuhnya berhak menyimpan harta milik mereka, dan tidak ada seorang pun berhak mengambil semua atau sebagian daripadanya tanpa persetujuan mereka secara bebas, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana mereka diwajibkan melepaskan hak-hak tersebut.

Maulânâ Abul A'lâ Maudûdî menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, individulah yang penting dan bukan komunitas, masyarakat atau bangsa. Dia berpendapat bahwa individu tidak dimaksudkan untuk melayani masyarakat, melainkan masyarakatlah yang benar-benar harus melayani individu. Tidak ada satu komunitas atau bangsa pun bertanggung jawab di depan Allah sebagai kelompok; setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di depan-Nya secara individual. Alasan yang bebas dan tertinggi dari adanya sistem sosial adalah kesejahteraan dan kebahagiaan individu, bukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dari sinilah ukuran yang benar dari suatu sistem sosial yang baik adalah batas yang membantu para anggota masyarakat untuk mengembangkan kepribadian mereka dan meningkatkan kemampuan personal mereka.

Berdasarkan hal itulah Islam tidak menyetujui ada organisasi sosial dan rencana kesejahteraan sosial apa pun bila ia menekan individu-individu dan mengikat mereka begitu kuat dengan otoritas sosial, sehingga kepribadian mereka yang bebas akan hilang dan sebagian besar diantara mereka menjadi sekedar mesin atau alat yang berada di tangan orang-orang lain yang berjumlah kecil.

Dalam bukunya, The Economic Enterprise in Islam, M.N. Siddîqî menyatakan bahwa Islam memberikan kepercayaan sangat besar kepada mekanisme pasar. Beberapa implikasi dari doktrin kebebasan ekonomi dalam Islam tersebut, dalam kaitannya dengan pasar, dapat dibaca dalam pikiran-pikiran Ibnu Taimiyyah sebagai berikut:

1. orang-orang bebas masuk dan meninggalkan pasar.

2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan (komoditas) adalah perlu. Ibnu Taimiyyah meneliti beberapa kontrak (perjanjian) di mana salah satu pihak yang terlibat tidak bertindak sesuai dengan persyaratan ini, sementara dia memberikan kepada pihak lainnya kesempatan untuk meninjau kembali kontrak itu. Dia juga menganggapnya sebagai tanggung jawab pemerintah (al-Muhtasib) untuk memperbaiki situasi tersebut.

3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Ibnu Taimiyyah tidak membolehkan berbagai koalisi profesional, baik yang terdiri dari kelompok-kelompok penjual maupun pembeli. Dia membolehkan al-Muhtasib untuk ikut campur tangan dan menentukan harga barang-barang sejenis kapan saja unsur-unsur monopolistik menampilkan diri di pasar.

4. Dalam batas kebebasan ini, dia mengakui berbagai peningkatan permintaan dan penawaran yang disebabkan oleh harga-harga tersebut. Dia menyetujui penaikan harga-harga yang disebabkan olehnya, karena "memaksa orang untuk menjual barang dengan harga yang ditentukan sama dengan pemaksaan tanpa hak," dan meskipun si penjual seharusnya tidak dipaksa untuk kehilangan laba tetapi pada saat yang sama dia seharusnya tidak diperbolehkan merugikan orang lain.

5. Setiap penyimpangan dari pelaksanaan kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dan niat buruk dikecam oleh para penulis Muslim, demikian juga memproduksi dan memperdagangkan barang-barang dagangan (komoditas) yang tercela karena tidak baik dari alasan-alasan kesehatan ataupun moral sesuai dengan norma-norma Qur'ânî, seperti minuman-minuman beralkohol, minuman-minuman keras, pelacuran dan perjudian.[4]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Kebebasan Ekonomi dalam Islam diperbolehkan asal sesuai dengan Al-Quran dam Hadis. Islam tidak melarang persaingan dalam perdagangan, tapi persaingan itu harus sehat, tidak seperti ekonomi sosialis yang mengatur semua perekonomian di tangan Negara sehingga persaingan tidak ada. Namun, tidak pula mempersilakan persaingan sebebas-bebasnya atau dapat dikatakan tanpa campur tangan pemerintah seperti ekonomi kapitalis. Karena ada hal yang tidak bisa diatur oleh individu, melainkan harus di atur oleh pemerintah. Cita-cita dari Ekonomi Islam adalah merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan umum bagi seluruh manusia. Dalam kebebasan ekonomi dalam Islam, ditentukan ikatan-ikatan dengan tujuan merealisasikan dua hal:

1. Agar kegiatan ekonomi berdasarkan hukum menurut pandangan Islam.

2. Terjaminnya hak negara dalam ikut campur,baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu-individu maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu-individu atau tidak mampu mengeksploitasinya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Kahff, Monzer. 1995. Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad. 2004. Ekonomi Mikro: dalam Prespektif Islam. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Qutb Ibrahim, Muhammad. 2007. Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi. Jakarta: Gaung Persada Perss.

[1]Monzer Kahf, Ph. D., Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 1995), hlm.51-58.

[2]Drs. Muhammad, M.ag., Ekonomi Mikro: dalam Prespektif Islam (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004), hlm.377.

[3]Monzer Kahf, Ph. D., Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 1995), hlm.51-58.

[4] Muhammad, Qutb Ibrahim. Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi.(Jakarta: Gaung Persada Perss. 2007).

Mohamad Aji Aflakhudin 2013112004

Hadi Widodo 2013113154

M. Khoirurofiq 2013113041

Maemunah 2013113 180

Nur Hikmah 2013113240

Khurul Aina 2013113207

Download Makalah dalam Bentuk Doc

Download Materi Kuliah Lengkap

0 komentar:

Post a Comment